23:43 WIB - Seorang Pria Diamankan Setelah Kedapatan Mencoblos 20 Surat Suara Di Kampar 18:20 WIB - Kapolres Bengkalis Pimpin Apel Geser Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 18:14 WIB - Polres Dumai Gelar Focus Group Discussion Guna Mensukseskan Pemilu Damai 2019 18:08 WIB - Kapolres inhu Pimpin Apel Pagi Pelepasan Personil BKO 17:59 WIB - Kapolres Inhil Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Personil BKO Polda Riau & Polres Inhil 09:54 WIB - Kapolres Inhil Laksanakan Giat Peninjauan Pergeseran Logistik Pemilu Tahun 2019
 
Setelah Berkas P.21, Kejati Riau Mulai Tahan Tersangka Korupsi Pipa PDAM
Reskrim Sus | Jumat, 21-12-2018 - 08:42:11 WIB
Penulis: AA

TERKAIT:
 
  • Setelah Berkas P.21, Kejati Riau Mulai Tahan Tersangka Korupsi Pipa PDAM
  •  

    tribratanewsriau com. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pipa transmisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

    Sebagaimana diberitakan oleh kantor berita beritabuana co mengutip Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan  yang mengatakan “Sudah dilimpahkan ke JPU (jaksa penuntut umum) untuk ditahan selama 20 hari ke depan,” katanya di Pekanbaru, Kamis (20/12).

    Ketiga tersangka yang dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB, Sialang Bungkuk, Pekanbaru itu adalah Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja.

    Selanjutnya Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Syafrizal Taher selaku konsultan pengawas. Sebelumnya, ketiga tersangka ditahan penyidik di Rutan Mapolda Riau, Jalan Jenderal Sudirman. Setelah proses pelimpahan berkas dan tersangka atau tahap II, mereka dititipkan JPU ke Rutan Klas IIB, Sialang Bungkuk.

    Selama penahanan, JPU mempersiapkan berkas dakwaan tersangka. Selanjutnya, berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru untuk diadili. “Secepatnya dilimpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

    Dalam proses penyidikan, Polda Riau sebelumnya juga pernah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad.

    Muhammad dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu.

    Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3,415 miliar. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

    Dalam laporan LSM, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut.

    Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.

    Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00 meter.

    Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.

    Laporan LSM juga menyebutkan pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah.

    Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

    Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai.

    Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

    Namun anehnya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan.

    Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

    Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta.

    Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.



     
    Berita Lainnya :
  • Nasional
    Seorang Pria Diamankan Setelah Kedapatan Mencoblos 20 Surat Suara Di Kampar
  • BinKam
    Kapolres Bengkalis Pimpin Apel Geser Pasukan Pengamanan Pemilu 2019
  • BinKam
    Polres Dumai Gelar Focus Group Discussion Guna Mensukseskan Pemilu Damai 2019
  • BinKam
    Kapolres inhu Pimpin Apel Pagi Pelepasan Personil BKO
  • BinKam
    Kapolres Inhil Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Personil BKO Polda Riau & Polres Inhil
  • BinKam
    Kapolres Inhil Laksanakan Giat Peninjauan Pergeseran Logistik Pemilu Tahun 2019
  • BinKam
    Kapolres Kampar Hadiri Kegiatan Pelepasan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019
  • Giat Ops
    Karo Ops Polda Riau Lepas Personil BKO Brimob Pengamanan Pilpres dan Pileg 2019
  • Nasional
    Polda Riau Gelar Bhakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Inhil
  • Humaniora
    Kapolres Kampar Hadiri Peringatan Isra Miraj di Masjid Al Ikhlas
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Jum'at, 19-April-2019 | Jam Digital
    © 2015-2019 TRIBRATA NEWS RIAU, All Rights Reserved